DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna, Tiga Fraksi Setujui Raperda Perubahan APBD 2026
BADUNG, STATEMENTPOST.COM – DPRD Badung menyelenggarakan Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027, pada Jumat (11/9/2026). Rapat Paripurna diselenggarakan untuk mendengarkan Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, Gusti Anom Gumanti, yang didampingi didampingi Wakil Ketua I, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II, I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III, I Made Sunarta. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.
Pandangan Umum masing-masing Fraksi dibacakan oleh, I Wayan Puspa Negara dari Fraksi Partai Gerindra, Made Yudana dari Fraksi PDI Perjuangan, Gusti Ngurah Saskara dari Fraksi Golkar.
Usai rapat, Anom Gumanti menyimpulkan bahwa pada prinsipnya seluruh Fraksi kompak menyetujui Raperda Perubahan Tahun Anggaran 2026. Namun demikian, sebagai lembaga legislatif, ia menilai tentu ada beberapa masukan dan saran, yang semuanya bersifat konstruktif untuk pembangunan di Kabupaten Badung terutama berhubungan dengan pariwisata.
“Ada beberapa penekanan tentang infrastruktur di wilayah-wilayah pariwisata kita, misalnya di Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan,” ungkapnya.
Terkait PU Fraksi yang mengingatkan musim kemarau panjang hingga bula November 2026, ia menekankan agar pemerintah dan OPD teknis untuk selalu berkoordasi dengan aparat bawahannya, sehingga maraknya kasus kebakaran tidak terulang kembali.
Senada dengan Ketua DPRD Badung, Bupati Adi Arnawa menilai ketiga Fraksi mendukung langkah pemerintah terkait pengalokasian anggaran yang lebih banyak bertumpu pada sektor infrastruktur. Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk infrastruktur yaitu sekitar 59,23 persen dari total belanja daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun Kabupaten Badung, yang selama ini bertumbuh dari sektor pariwisata.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi tantangan sektor pariwisata saat ini. Dengan pengalokasian anggaran tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah pembenahan secara bertahap, terutama perbaikan dan pembangunan jaringan jalan sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah. (stm)