Tutik Kusuma Wardhani Desak BGN Buka Ruang Partisipasi Publik dalam Pengawasan MBG
JAKARTA, STATEMENTPOST.COM – Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani, SE., MM., M.Kes., menilai bahwa akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu didukung sekaligus dievaluasi, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh penerima manfaat. Pernyataan tersebut diungkapkannya saat rapat kerja perdana Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN), di bawah kepemimpinan Sudaryono, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026).
Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) BGN untuk tahun anggaran 2027.
Pada kesempatan tersebut, Tutik menyarankan agar BGN melakukan program utama (Prota) koordinasi lintas kementerian dan lembaga, yang dilakukan melalui integrasi program. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya duplikasi anggaran dan konvergensi data.
“Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan membuka ruang partisipasi publik secara berkala. BGN saat ini sedang menghadapi masalah, sehingga perlu dikontrol secara komprehensif,” ujar Politisi asal Kabupaten Buleleng.
Tutik juga mendesak BGN untuk membuka ruang partisipasi publik dalam memberikan pengawasan terhadap program MBG. Termasuk juga melibatkan para media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh-tokoh masyarakat dalam mekanisme pengawasan partisipatif.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional memastikan alokasi anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun sanggup memenuhi target Program Makan Bergizi Gratis bagi 72,4 juta penerima manfaat. Penerima manfaat mencakup anak sekolah usia PAUD hingga SMA serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Keputusan alokasi anggaran tersebut tertuang dalam Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 7 Mei 2026. Dari total anggaran pemenuhan gizi, Rp198,9 triliun dialokasikan khusus untuk 60,5 juta anak sekolah, sedangkan Rp33,5 triliun diperuntukkan bagi 11,8 juta sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sudaryono juga menekankan, bahwa kelalaian dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat berimplikasi serius pada kerugian negara. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan tata kelola yang bersih menjadi komitmen utama BGN dalam menjalankan program prioritas nasional tersebut. (stm)