Gelar Rapat Konsultasi di Bali, DPD RI dan Kemenko Perekonomian Selaraskan Program Pembangunan Pusat dan Daerah
DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Bertempat di The Meru Sanur, Bali Beach Hotel, Denpasar, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menggelar Rapat Konsultasi dalam rangka menyelaraskan program pembangunan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah, serta membedah tantangan ekonomi dan pariwisata ke depan, pada Kamis (2/7/2026).
Forum strategis yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKS) Hemas, turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Selain itu, Forum ini juga dihadiri para kepala daerah dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara dari Provinsi Bali, dihadiri oleh Wakil Gubernur, I Nyoman Giri Prasta.
Usai rapat, Kanjeng Ratu Hemas menyampaikan, bahwa forum konsultasi ini menjadi ruang komunikasi lintas pemerintahan untuk mensinkronisasikan berbagai program pembangunan sekaligus menjembatani aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
“DPD RI memiliki kewenangan untuk menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa yang disampaikan dalam rapat ini juga akan menjadi bahan pembahasan alat kelengkapan dan komite yang ada di DPD RI,” jelasnya.
Melalui forum ini, lanjut Kanjeng Ratu Hemas, kementerian tidak hanya memaparkan kebijakan dan program nasional, tetapi juga mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Masukan dari kepala daerah dan anggota DPD RI diharapkan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pemerintah. Forum ini menjadi sangat penting, agar Menko Perekonomian dapat mengetahui situasi riil sekaligus memberikan wawasan kepada DPD dan kepala daerah.
“Bersyukur pertemuan tadi berlangsung lancar dan cukup banyak yang memberikan masukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kami berharap nanti akan ada tindak lanjutnya. Mungkin aka nada pertemuan lanjutan sekali lagi, agar berbagai program yang menjadi harapan daerah dapat segera diselesaikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Sesmenko, Susiwijono Moegiarso menilai forum ini sangat bagus, karena selain dapat menjelaskan berbagai kebijakan di bidang ekonomi, pusat juga mendapat masukan dari pimpinan DPD RI maupun para kepala daerah yang hadir.
Menurut Susiwijono, sebagian besar pembahasan mengarah pada sektor prioritas, terutama pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan karakteristik masing-masing daerah tujuan wisata, serta strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkualitas.
Kemenko Perekonomian menilai forum konsultasi tersebut sangat produktif karena menghasilkan banyak umpan balik yang konkret untuk bahan evaluasi ke tingkat pusat.
“Kami mendapatkan banyak umpan balik yang sangat konkret. Masukan ini akan kami tindak lanjuti dan dilaporkan secara formal sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
Apresiasi terhadap forum ini juga dilontarkan Wagub Giri Prasta. Dalam sambutannya, ia menilai bahwa pertemuan ini merupakan bagian penting dalam menjaring berbagai isu, terutama terkait persoalan strategis yang ada di sejumlah daerah.
“Pertemuan ini menjadi ruang penyampaian berbagai program pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah sehingga tercipta sinkronisasi serta kolaborasi pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan keberadaan Provinsi Bali, salah satunya mengenai capaian ekonomi makro pembangunan Bali secara umum masih di atas rata-rata nasional. Hal ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah sudah on the track. meskipun belum optimal, karena masih banyak yang harus dibenahi bersama.
Di tempat yang sama, Anggota DPD RI asal Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra memberikan catatan khusus mengenai arah pembangunan kawasan di daerah.
Ia menekankan pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tidak semata-mata bertumpu pada potensi sumber daya material, tetapi juga memberikan ruang bagi sumber daya nonmaterial berupa modal budaya.
Menurutnya, Bali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, kejahatan transnasional, persoalan investasi, sistem perizinan OSS yang belum jelas, hingga isu keimigrasian.
“Sumber daya non-material juga harus memiliki kekhususan di dalam koridor aturan pembangunan pariwisata budaya. Karena, dua-duanya bisa untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai kita kehilangan pilar utama pembangunan ekonomi yang bersumber dari budaya,” pungkas Rai Mantra. (stm)