Bali Masih Kekurangan SPPG, Tutik Kusuma Wardhani Dukung Pemberdayaan Kantin Sekolah
DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani, SE., MM., M.Kes., memberikan perhatian serius terkait keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bali, yang saat ini masih menumpuk di wilayah Kecamatan dan Kota. Hingga kini, jumlah SPPG yang sudah beroperasi di Bali, yaitu sekitar 176-180 dapur. Jumlah ini, dinilai masih sangat kurang, terlebih di wilayah pedesaan yang belum dijumpai SPPG.
Untuk itu, ia mendorong pemerataan SPPG di bali sehingga distribusi makanan bergizi tidak hanya menumpuk di wilayah perkotaan atau aglomerasi, tetapi juga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Jangan menumpuk terus di Kota. Mentang-mentang yayasan punya lahan di Kota, jangan begitu sistemnya. Saya akan sampaikan ini kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat saat rapat dengar pendapat (RDP) nanti. BGN Pusat harus menerima aspirasi dari bawahannya yang ada di daerah,” tegas Srikandi asal Buleleng saat berjumpa dengan awak media, Senin (8/6/2026).
Di sisi lain, BGN membuka peluang memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.
Terkait hal itu, Tutik menyambut positif apabila kantin sekolah diberdayakan sebagai dapur MBG. Namun, yang terpenting bahwa harus memenuhi persyaratan fasilitas, keamanan, dan kenyamanan dari staf yang bekerja di kantin tersebut.
Tutik menambahkan, bahwa pemberdayaan kantin ini sama saja seperti dapur SPPG pada umumnya, asalkan bisa mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh BGN Pusat. “SOP yang ada saat ini sudah bagus. Saya kira kalau sudah mengikuti SOP yang ada, maka tidak akan ada kendala lagi. Jadi, tolong SOP jangan ada yang melanggar,” imbuhnya.
Sementara itu, ia juga menyoroti masih banyaknya SPPG di bali yang tidak memenuhi standar justru bisa lolos. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, bahwa ada perbedaan antara pemilik yayasan dan pemilik modal. Situasi ini, berdampak pada ketidakharmonisan antara pemilik yayasan dan pemilik modal.
“Solusinya, saya akan meminta pendapat BGN saat RDP nanti. Saya akan bawa masalah ini saat RDP nanti, supaya bagaimana mencari solusinya,” jelasnya.
Ke depan, target jumlah SPPG di Provinsi Bali sekitar 370 dapur, dengan kebutuhan yang diupayakan untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota. Dengan adanya wacana pemberdayaan kantin sekolah, maka menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran, sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi. (stm)