Tutik Kusuma Wardhani Dorong Kemenaker Serius Atensi Program Pemagangan Sektor Informal
JAKARTA, STATEMENTPOST.COM – Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani, SE., MM., M.Kes., menyoroti ketidakseriusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI dalam menindaklanjuti Program Pemagangan Nasional, khususnya di sektor informal. Hal tersebut disampaikan Tutik Kusuma Wardhani, saat Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) beserta jajaran dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), di Komplek Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Rapat kerja ini membahas arah strategis ketenagakerjaan, evaluasi program pelatihan vokasi, perluasan sasaran program, serta penguatan infrastruktur dan percepatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia. Raker ini turut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Ir. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., dan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Syamsi Hari.
Dalam kesempatan tersebut, Srikandi asal Buleleng ini menilai, bahwa pemerintah harus berupaya memperluas jangkauan program pemagangan di sektor informal, terutama dengan mendorong generasi muda untuk menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Menurutnya, lowongan kerja masih tertinggal sangat jauh dengan pertumbuhan angkatan kerja.
Di sisi lain, Tutik juga mendorong agar BNSP memperketat pengawasan terhadap sertifikasi kompetensi. Jangan sampai, sertifikasi kompetensi ini hanya bersifat administrasi semata. Uji kompetensi harus dilakukan dengan ketat oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terakreditasi, dan mendapat pengawasan langsung dari BNSP. Hal ini sangat penting, untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik. Ia juga mendesak agar BNSP berani mencabut izin LSP yang melakukan tindakan tersebut.
“Karena kita tahu, di Indonesia ini apa saja bisa dilakukan, termasuk manipulasi data. Misalnya, ada LSP yang dengan mudah menerbitkan sertifikat kompetensi secara asal-asalan. Terus terang saja, ini diakibatkan dari aturan yang dibuat pemerintah tidak diawasi dengan ketat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri, Prof. Yassierli menjelaskan, bahwa program pemagangan angkatan pertama telah usai. Menurutnya, masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dari program tersebut, terutama dalam meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Sebelum program ini bergulir, kata Yassierli, sosialisasi sudah dilakukan dengan menggandeng sejumlah organisasi pengusaha. Namun demikian, pemerintah daerah akan terus diingatkan agar ikut menyukseskan daripada program nasional ini.
“Sosialisasi sudah kami lakukan dengan menggandeng Apindo, Kadin, dan Lembaga lainnya. Mungkin kepada pemerintah daerah akan kami ingatkan terus terkait program ini, terutam kepala dinas yang selama ini sudah berkomunikasi baik dengan kami. Kita sadar, bahwa angkatan pertama lebih banyak memilih magang ke pulau Jawa,” paparnya.
Kemenaker berkomitmen agar sebaran dari program pemagangan ini lebih merata ke seluruh daerah. (stm)