Masyarakat Denpasar Mencoba Berjalan Kaki, Melihat Tantangan Nyata Bermobilitas di Perkotaan

DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Puluhan warga yang terdiri dari masyarakat umum, pelajar, penyandang disabilitas, anak-anak, hingga perwakilan perangkat daerah Kota Denpasar dan Provinsi Bali bersama-sama menjajaki trotoar yang ada di Kota Denpasar. Mereka mencoba berjalan kaki di sekitar area Sanur, Kreneng, Diponegoro-Gadjah Mada, dan Monang Maning merasakan langsung ruang publik kota yang seharusnya menjadi tempat yang paling demokratis dan inklusif, namun realita di lapangan seringkali menunjukkan kontras yang nyata. Kegiatan kolaborasi ini diinisiasi oleh WRI Indonesia dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih untuk bersama memberikan kesadaran dan gambaran tantangan yang dihadapi saat berjalan kaki di kawasan perkotaan.

I Nyoman Juniarta atau biasa dipanggil Bli Jigo, penyandang disabilitas pengguna kursi roda, dalam kegiatan Lokakarya Indeks Walkability menyampaikan, banyak tantangan yang ditemui saat menjajaki area trotoar di Monang-Maning yang masih jauh dari kata inklusif.

“Banyak motor yang terparkir di trotoar, bahkan ada juga pedagang yang menjajakan dagangannya di area trotoar sehingga saya harus turun ke jalanan aspal. Ini yang membuat saya khawatir karena posisi saya mepet sekali dengan mobil dan motor yang melintas, dan bisa jadi saya diklakson. Banyak juga jalan paving yang rusak dan saya tidak berani memaksa kursi roda saya buat lewat sana karena bisa merusak ban dari kursi roda saya, dan untuk menggantinya perlu menunggu berminggu-minggu untuk pengiriman,” Ujar Bli Jigo.

Sementara itu, Bu Jero, penyandang disabilitas netra, menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah dialaminya saat berjalan kaki, tidak sengaja menyenggol sepeda motor yang parkir di trotoar.

“Sebagai penyandang disabilitas netra, saya pernah menyenggol satu motor yang parkir di trotoar dan akhirnya membuat lima motor yang berjajar jatuh. Sudah mereka salah parkir motor di trotoar, saya malah diminta ganti rugi oleh mereka karena motornya lecet. Saya juga sering harus turun ke marka jalan karena banyak penghalang di trotoar,” Ujarnya.

Ia juga menambahkan, dari sisi pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk memasang guiding block di beberapa ruas jalan, namun belum merata di berbagai lokasi.

Untuk mendukung strategi pembangunan yang inklusif, indeks walkability (kemudahan berjalan kaki) menjadi langkah awal yang krusial dalam menciptakan kawasan perkotaan dan sistem mobilitas berkelanjutan. Kualitas jalur pejalan kaki bukan sekadar menghitung panjang trotoar yang terbangun, melainkan memastikan bahwa seluruh ruang kota dapat diakses secara aman, mandiri, dan nyaman oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Kesadaran mendalam inilah yang mendasari pelaksanaan Lokakarya Indeks Walkability yang diadakan oleh WRI Indonesia sehari sebelumnya. Melalui pelatihan intensif ini, para peserta dibekali pengetahuan praktis dan metode observasi untuk memahami dinamika di lapangan. Indeks walkability menjadi langkah pertama utk mewujudkan mobilitas inklusif. Dalam prosesnya, penentuan kriteria apa saja yg perlu digunakan dalam indeks walkability untuk mendesain Kota Denpasar yang walkable mengikutsertakan berbagai latar belakang elemen masyarakat dan pemerintah, yang nantinya menghasilkan rekomendasi strategis pengembangan ruang pejalan kaki yang kontekstual yang akan diberikan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan.

Dini Amattullah, Transport and Urban Design Specialist WRI Indonesia menyampaikan, bahwa ketika ruang jalan dirancang untuk manusia maka aktivitas sehari-hari kembali muncul dan kehidupan kota tumbuh secara alami.

“Manusia akan lebih merasakan ruang kota pada kecepatan berjalan kaki, pelan-pelan. Ketika manusia hadir di ruang kota, interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan kehidupan publik ikut berkembang. Walkable City bisa dicapai apabila terdapat tempat tujuan yang dapat dicapai dengan berjalan kaki, ruang jalan yang nyaman, pejalan kaki aman terlindung dari kendaraan bermotor, dan sepanjang perjalanan terasa menarik,” Ujar Dini.

Brahmantya Murti, Dosen dari Universitas Warmadewa menambahkan, keberadaan akses infrastruktur pejalan kaki mestinya menjadi prioritas. “Beberapa negara barat yang pola pembangunannya car-oriented pun tetap memiliki aturan untuk memprioritaskan akses pejalan kaki dan memastikan infrastrukturnya tetap ada,” imbuh Gung Bram.

I Putu Gede Mahendra Ari Palguna, Bagian Bina Marga PUPR Provinsi Bali, yang turut serta dalam kegiatan berjalan kaki di lokakarya ini menyampaikan apresiasi dengan kegiatan yang dilaksanakan serta mencatat banyak masukan dari masyarakat selama diskusi. Beliau juga melihat perlu adanya penyesuaian dan evaluasi desain infrastruktur.

“Keberadaan pohon dan tanaman di trotoar berfungsi untuk peneduh bagi pejalan kaki serta memberi nuansa asri akan wajah alam Bali. Namun, tidak dipungkiri tadi kita lihat banyak akar pepohonan yang merusak trotoar, yang perlu menjadi bahan evaluasi kami. Bahkan keberadaan ramp juga belum maksimal karena digunakan untuk parkir kendaraan,” Ujarnya.

Sebagai wilayah metropolitan yang terus tumbuh, Denpasar menghadapi tantangan mobilitas yang cukup pelik. Tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi berpotensi mengikis kenyamanan kota. Guna mengatasi hal tersebut, Kota Denpasar kini harus mulai menggeser paradigma pembangunannya menjadi walkable city lebih inklusif dan mendukung upaya mobilitas berkelanjutan, salah satunya butuh menjadi

“Keputusan bertransportasi dan bermobilitas merupakan keputusan yang rasional, memilih opsi yang paling nyaman dan bisa diakses. Bagaimana kita bisa mendorong jalan kaki kalau aksesnya belum memadai? Ini perlu menjadi perhatian bersama bukan hanya dari infrastruktur saja, melainkan sikap kita terhadap ruang pejalan kaki yang butuh mendapat prioritas,” Ujar Doni Kurniawan, Komunitas Denpasar Sepeda.