Keberadaan Akomodasi Ilegal Semakin Marak, Bagus Sudibya Sebut Pentingnya Penegakan Hukum

DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Maraknya keberadaan akomodasi tak berizin atau ilegal menjadi ancaman serius bagi iklim pariwisata di Bali. Situasi ini tentu sangat berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), yang menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali.

Menanggapi fenomena ini, Praktisi Pariwisata, Bagus Sudibya, Senin (10/11/2025) menegaskan bahwa keberadaan akomodasi ilegal jangan terus dibiarkan berlarut-larut. Jika ini terus dibiarkan, maka kepastian hukum menjadi kabur. Selain itu, dikhawatirkan semakin banyak oknum pengusaha atau investor yang melakukan pelanggaran.

“Jangan sampai ada persepsi bahwa yang melanggar merasa tidak bersalah, dan yang sudah tertib aturan menjadi patah arang karena tidak mendapatkan perhatian,” jelasnya.

Jadi, lanjut Bagus Sudibya, rule of law atau penegakan hukum sangat penting untuk dilakukan di segala aspek kehidupan. Apalagi, semua sudah setuju bahwa Bali merupakan pariwisata budaya, yang pro-growth, pro-lingkungan, pro-budaya dan pro-suistainability.

“Itu semuanya merupakan hal yang sangat baik untuk benar-benar dijalankan. Aturan mainnya seperti apa, pengawasannya seperti apa, dan tindakan bagi yang melanggar seperti apa,” imbuhnya.

Menurutnya, perlu ada good corporate governance atau cara pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penegakan aturan harus tanpa diskriminasi dan tanpa pandang bulu. Selain itu, sosialisasi tentang aturan berinvestasi di Bali sangat mutlak untuk diberikan kepada para investor. Sehingga, tidak ada alasan bagi mereka yang tidak tahu aturan yang ada di Bali. (stm)