![\"\"](\"https:\/\/statementpost.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Snapshot_2319-Copy.png\")
<\/p>\n<\/p>\n
DENPASAR, STATEMENTPOST.COM<\/strong> \u2013 Seperti diketahui bersama, Bali sebagai salah satu gerbang utama menerima kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke tanah air. Selama ini, Bali mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah. Sektor itu berjalan karena adanya keunikan dan kearifan lokal (local wisdom) dikenal ke mancanegara.<\/p>\n Namun demikian, kemajuan sektor pariwisata belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Bali. Hasil daripada pariwisata lebih banyak disetor ke pusat, melalui Airport dan Pelabuhan, serta keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus di Bali baik KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali.<\/p>\n Di sisi lain, Merebaknya berbagai persoalan yang dihadapi Bali belakangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Pulau Dewata membutuhkan penataan yang lebih serius dan terintegrasi.<\/p>\n Berdasarkan kondisi tersebut, Pengamat Ekonomi, Viraguna Bagoes Oka mendesak agar Bali memperoleh kewenangan khusus melalui pembentukan Otoritas Khusus Pariwisata Bali (OKPB). Menurutnya, Otoritas Khusus Pariwisata Bali (OKPB) kuncinya ada pada \u201cOtoritas\u201d bukan \u201cOtonomi\u201d. Otoritas Khusus, kata dia, lebih bersifat teknis, profesional, serta tidak memancing separatisme.<\/p>\n \u201cKenapa Harus Otoritas bukan Otonomi Khusus? Karena Otonomi Khusus Kedengarannya mau pisah, politis, bikin pusat khawatir. Sedangkan, Otoritas Pariwisata Bali lebih teknis dan profesional. Untuk menata Bali minta kunci pintu rumah, bukan minta rumahnya. Sehingga, diharapkan akan bisa lebih diterima pusat dan tidak memancing saparatisme,\u201d jelasnya, Rabu (9\/9\/2026).<\/p>\n Model ini dinilai dapat menjadi solusi strategis, sebagaimana penerapan otoritas khusus yang telah diberikan pemerintah pusat pada beberapa kawasan pariwisata lainnya.<\/p>\n Ada beberapa pertimbangan penting mengapa OKPB perlu segera diperjuangkan oleh pemerintah daerah di Bali. Pertama, Otoritas Keimigrasian sepenuhnya harus ada ditangan Provinsi Bali, untuk memastikan wisatawan domestik maupun mancanegara sudah terfilter dengan baik. Kedua, \u2060Otoritas Investasi yang masuk ke Bali harus menjadi kewenangan penuh pemerintah provinsi Bali. Dalam hal ini, dana investor wajib masuk di bank lokal Bali minimal 6 bulan. Tujuannya Adalah untuk mencegah dana investor kabur ke luar atau stay di Singapura. Ketiga, Visa on Arrival<\/em> (VoA) harus dibagi hasil. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur kuota penerbangan dan retribusi wisatawan mancanegara. Keempat, Otoritas Kualitas Wisatawan. Pemerintah harus menetapkan syarat untuk masuk ke Bali, sehingga lebih memprioritaskan wisatawan yang berkualitas.<\/p>\n Ia berharap, dengan OKPB mampu mewujudkan \u201cQuality Tourism dan Bali Hita\u201d berlandaskan Tri Hita Karana. \u00a0Dari sisi Parahyangan, menjaga pura dan upacara dari wisatawan yang tidak menghormati budaya Bali. Dari sisi Pawongan, melindungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sumber daya manusia (SDM) lokal dari persaingan yang tidak sehat. Dan \u2060Palemahan, sebagai upaya menyelamatkan air, menangai persoalan sampah dan over tourism.<\/p>\n \u201cKonkretnya bahwa yang kami minta bukan otonomi, tetapi Otoritas Terbatas untuk mengelolaan empat pintu Bali. Sehingga, devisa tetap ke negara, tapi kerusakan tidak lagi ditanggung Bali sendirian, agar terwujud visi Pariwisata Bali Berkualitas dan Berkeadaban (Bali yang Hita). Semoga pemimpin dan tokoh Bali dapat segera mendukung penuh secara nyata atas perjuangan Bali mewujudkan Otoritas Khusus Pariwisata Bali (OKPB),\u201d pungkasnya. (stm)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" DENPASAR, STATEMENTPOST.COM \u2013 Seperti diketahui bersama, Bali sebagai salah satu gerbang utama menerima kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke tanah<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4939,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[24,28,43],"tags":[1086,1085,1084],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/statementpost.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4937"}],"collection":[{"href":"https:\/\/statementpost.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/statementpost.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statementpost.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statementpost.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4937"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/statementpost.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4937\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4940,"href":"https:\/\/statementpost.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4937\/revisions\/4940"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/statementpost.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4939"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/statementpost.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4937"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/statementpost.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4937"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/statementpost.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4937"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}