Dinamika Geopolitik Global Tak Menentu, Viraguna Bagoes Oka: Otoritas Khusus Pariwisata Bali Sudah Sangat Mendesak
DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Perang yang terjadi di Timur Tengah mulai berdampak terhadap kenaikan sejumlah harga barang. Walaupun demikian, pemerintah telah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 – meski rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100/barel di Tengah perang antara AS-Israel dan Iran.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi, Viraguna Bagoes Oka, Selasa (7/4/2026) mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang sampai saat ini masih konsisten dan komit berpihak kepada masyarakat luas.
Khusus untuk Bali, lanjut Viraguna, ada dua hal pokok yang perlu menjadi perhatian serius, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal, yaitu sudah seharusnya pemerintah daerah memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengendalikan pariwisata Bali. Dalam hal ini, Otoritas Khusus Pariwisata Bali (OKPB) dengan tiga pilar utamanya sudah sangat mendesak untuk dimiliki Bali.
Ia menyebutkan, bahwa tiga pilar utama OKPB, pertama keimigrasian sepenuhnya harus ada ditangan Provinsi Bali, untuk memastikan wisatawan domestik maupun mancanegara sudah terfilter dengan baik. Kedua, pintu masuk yang ada di bandara maupun pelabuhan sudah harus menjadi kewenangan penuh pemerintah provinsi Bali, untuk bisa memastikan local wisdom, termasuk juga Visa on Arrival (VoA). Pilar ketiga, yaitu investasi yang masuk ke Bali harus menjadi kewenangan penuh pemerintah provinsi Bali.
“Bali dianggap sebagai tempat yang paling aman dan nyaman, sehingga harus ada filter yang kuat di imigrasi. Pintu masuk melalui jalur bandara dan laut juga harus menjadi kewenangan penuh dari pemprov Bali untuk memastikan local wisdom agar tetap terjamin, termasuk pemungutan visa on arrival. Terakhir, investasi apapun yang masuk juga harus menjadi kewenangan penuh pemprov Bali. Hal ini untuk memastikan investasi bodong serta mengantisipasi terjadinya pencucian uang yang masuk ke Bali,” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi faktor internal, masyarakat lokal Bali diimbau untuk lebih aware (sadar), terus meningkatkan kapasitas, kemampuan dan integritas diri, untuk mengindari hasutan dari investor luar yang merugikan kearifan lokal Bali.
“Jangan sampai masyarakat Bali terjerumus ke hal-hal negatif, seperti investasi bodong, memperdaya masyarakat desa yang tidak paham artificial intelligence (AI). Sehingga, lebih mengutamakan kepentingan uang, tanpa memerhatikan keamanan dan local wisdom Bali,” imbuhnya.
Ia menambahkan, bahwa berdasarkan informasi yang beredar banyak warga negara asing yang terdampak perang mulai mencari tempat paling aman, salah satunya Bali. Sehingga, upaya untuk memfilter wisatawan asing yang akan masuk ke Bali sudah harus diperketat. Hal ini sangat penting, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar wisatawan yang berkualitas, bukan hanya sekadar memanfaatkan Bali untuk dieksploitasi. (stm)