Guru Besar UNHI, Prof. Ketut Suda Soroti Tingginya Angka Anak Putus Sekolah dan Kekurangan Guru di Bali
DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Sejumlah persoalan krusial menghantui dunia pendidikan di Bali. Mulai dari kekurangan guru, tata kelola dana pendidikan, hingga banyaknya angka anak putus sekolah.
Gelombang pensiun ASN (Aparatur Sipil Negara) pada 2023 lalu, membuat Bali kekurangan sekitar 1.700 guru. Hal ini, tentu menjadi ancaman serius bagi kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda. Sementara itu, angka anak putus sekolah juga tak kalah tingginya. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali telah merilis data terbaru mengenai angka anak putus sekolah di wilayah Pulau Dewata. Berdasarkan integrasi data aktif dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), EMIS, dan PDDikti, tercatat sebanyak 28.201 anak di Bali tidak lagi mengenyam bangku pendidikan. Sebaran anak putus sekolah ini mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Bali.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Prof. Dr. Drs. I Ketut Suda, M.Si., Rabu (4/3/2026) mengungkapkan, bahwa fenomena kekurangan guru di sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah, tidak bisa diantisipasi secara mendadak. Artinya, pemerintah mesti melakukan pemetaan sejak awal untuk mengantisipasi kekurangan guru di sekolah. Apabila di salah satu sekolah kekurangan guru misalnya, sehingga sudah dilakukan antisipasi sejak jauh-jauh hari.
“Fenomena kekurangan guru tidak bisa diatasi secara ujug-ujug saja. Ini harus diplaning oleh pemerintah, harus pemetaan formasi guru apa saja yang dibutuhkan. Itu kan harus betul-betul dilakukan. Sehingga, ketika guru x yang kurang, maka antisipasinya sudah jauh hari dilakukan,” kata Prof. Suda.
Lebih lanjut ia mengatakan, mencetak guru perlu waktu berjenjang. Terutama pada jabatan fungsional guru, seperti Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama, yang memerlukan waktu untuk jenjang karier. Sehingga, apapun konteksnya dalam perekrutan tenaga pendidik harus benar-benar dipersiapkan dengan baik.
Di sisi lain, ia turut menyoroti tingginya angka anak putus sekolah di Bali. Menurutnya, sektor pariwisata sudah sejak lama ditetapkan sebagai sektor unggulan pembangunan di Bali. Sehingga, kondisi ini sangat riskan terdampak oleh isu-isu internasional. Ketika sektor pariwisata terpukul, maka masyarakat yang mengandalkan penghasilan dari pariwisata otomatis akan ikut terdampak. Situasi ini, akan berpengaruh terhadap biaya pendidikan anak-anak.
Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah bisa menyeimbangkan leading sector pembangunan Bali ke depan. Sektor pertanian, pariwisata dan industri mestinya bisa diseimbangkan. “selama ini, industri kan hanya sebagai penunjang daripada sektor pariwisata. Inilah mestinya diseimbangkan. Sehingga, anak putus sekolah tidak terjadi lagi di Bali,” pungkasnya. (stm)