Pembangunan di Bali Semakin Kebablasan, Direktur BCA Land Dukung Pansus TRAP Tertibkan Oknum Pengembang Nakal

TABANAN, STATEMENTPOST.COM – Belakangan ini, pemerintah melalui Panitia Khusus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali berkolaborasi bersama Eksekutif, sedang gencar-gencarnya melakukan sidak terhadap perkembangan pembangunan di Bali, khususnya di sektor properti seperti vila, hotel, restoran dan lain-lain. Upaya ini turut mendapat dukungan dari banyak kalangan, mengingat pembangunan yang terjadi di Bali saat ini semakin kebablasan.

“Secara pribadi, saya mendukung upaya Pansus TRAP dalam menertibkan pembangunan di Bali. Karena, kalau bisa dibilang pembangunan di Bali akhir-akhir ini semakin kebablasan. Banyak oknum pengusaha dalam hal ini pengembang, yang melabrak aturan pada saat membangun,” ujar Pelaku Usaha Properti yang juga Direktur PT. Bumi Cempaka Asri (BCA) Land, I Gede Suardita, Senin (26/1/2026), di Tabanan.

Menurutnya, fenomena ini tentu tidak bagus dampaknya bagi pulau Bali kedepannya. Oleh karena itu, ia berharap agar pengawasan atau pun sidak ini secara rutin dilaksanakan oleh Pansus TRAP bersama jajaran.

“Saya berharap ini rutin dilakukan. Jangan anget-anget tai ayam. Karena, Bali sudah sangat darurat terkait hal ini. Jangan sampai kita sebagai pengusaha yang notabene asli Bali dan mengikuti segala aturan yang ada, justru kalah bersaing dengan model oknum pengusaha nakal seperti ini,” tegasnya.

Dengan adanya pengetatan dan pengawasan regulasi tata ruang ini, lanjut Gede Suardita, sebagai pengusaha tentunya akan membangun lahan-lahan yang sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku seperti lahan permukiman dan pariwisata. Dikatakan, dengan pengawasan ini sedikit mempengaruhi sektor properti, namun setidaknya masih ada peluang membangun hunian.

“Itu pasti ada dampaknya. Cuman, kalau kita bisa mengikuti regulasi yang ada, itu masih ada lahan-lahan yang bisa dibangun meskipun sudah mulai terbatas. Bagi pelaku usaha yang memiliki legalitas, sebetulnya tidak begitu berpengaruh. Yang berdampak keras itu kan oknum pengembang yang tidak mengikuti aturan, sehingga mereka akan terhenti bisnisnya,” imbuhnya.

Ia berharap, agar penertiban ini secara intens dilakukan oleh Pansus TRAP dan instansi terkait. Selain itu, pelaku usaha yang sudah memiliki izin agar diberikan privilege untuk keberlangsungan usahanya. (stm)