Menindaklanjuti IHPS I Tahun 2025, BAP DPD RI Kunker ke BPK Perwakilan Bali: Memastikan Akuntabilitas Tetap Terjaga

DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Bali, Jumat 23 Januari 2026. Kunjungan kerja BAP DPD RI ini dalam rangka tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 Badan Pemeriksa Keuangan RI yang berindikasi kerugian negara di Provinai Bali.

Kedatangan BAP DPD RI diterima Kepala BPK Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, dan anggota BAP DPD RI Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III.

Ketua BAP DPD RI Ahmad Syauqi menyampaikan, Badan Akuntabilitas Publik DPD RI memiliki tugas salah satunya tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester satu tahun 2025 oleh BPK RI. “Kami mengkonfirmasi temuan-temuan tersebut ke daerah, dan hari ini kami hadir di Bali. Kami bertemu dengan Kepala BPK Perwakilan Bali, diberikan penjelasan yang cukup komprehensif. Misi utama kami adalah memastikan agar kehadiran negara memberikan layanan publik betul-betul bisa tersampaikan secara efektif dalam koridor akuntabilitas yang seharusnya,” ujarnya.

‎Dalam konteks itu, maka BAP DPD RI berdiskusi untuk memastikan bahwa akuntabilitas itu benar-benar terjaga. Pihaknya juga ditugaskan untuk memastikan kerugian negara di masing-masing daerah agar bisa diminimalisasi. “Kalau ada temuan bisa dikembalikan kepada negara, dalam hal ini kalau di daerah ya bisa dikembalikan ke daerah. Tugas itu juga dilakukan dalam kunker ini dengan mencermati setiap case dan setiap angka, kemudian kita diskusikan dengan Kepala BPK Perwakilan Bali,” jelasnya.

‎Secara umum, BAP DPD RI ingin mendorong program pembangunan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bali agar bisa berjalan dengan cepat. Dalam kondisi yang serba terbatas ini, pihaknya berharap agar memberi ruang kreatif kepada kepala daerah sehingga mampu memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat, tetapi tetap pada koridor yang akuntabilitas. “Disitulah pentingnya keberadaan BPK Perwakilan Bali untuk membangun komunikasi dan membangun logika edukasi yang tepat, agar pemerintah daerah berjalan maksimal dalam melayani masyarakat. Sehingga, kita bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran kita kepada rakyat,” tegasnya.

‎Dikatakan, bahwa di Bali maupun daerah lain, ada sejumlah temuan. Tetapi, BAP DPD RI ingin memastikan bahwa temuan itu selesai. Kemudian dicarikan solusinya, dan tidak boleh terulang lagi. Ketika itu sudah selesai, maka harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

‎Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menyambut baik kunjungan kerja BAP DPD RI. Terkait kunker itu, pihaknya menghormati tugas dan kewenangannya dalam rangka memahami sejauh mana transparansi akuntabilitas dan bagaimana pengelolaan keuangan, khususnya di Provinsi Bali melalui kewenangan BPK Perwakilan Bali dalam melakukan pemeriksaan. “Tentunya kita akan melihat sejauh mana proses pengelolaan keuangan daerah maupun negara yang dilaksanakan khususnya di Pemerintah provinsi Bali. Jangan sampai menghalangi pelayanan mereka terhadap public, tetapi tentu masih dalam batas-batas kewenangan kami,” pungkasnya.  (stm)