Gelar Evaluasi Capaian Program Tahun 2025, Perwakilan BKKBN Bali Fokus pada Program Prioritas Nasional “Quick Wins”

DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN/Perwakilan BKKBN Provinsi Bali menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025, pada Selasa 23 Desember 2025, di Ruang Cempaka, Bappeda Provinsi Bali. Kegiatan ini dibuka oleh Sekda Provinsi Bali yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Dewa Gede Mahendra Putra.

Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS menyatakan, sejak pelantikan Presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober 2025, BKKBN mengalami transformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Kementerian ini bertanggung jawab atas urusan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan fokus pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, Kemendukbangga/BKKBN memiliki quick wins yang menjadi program prioritas nasional yaitu, “Genting” atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang merupakan komitmen bersama pihak Pemerintah dan Swasta serta Masyarakat sebagai upaya percepatan penurunan stunting; “Tamasya” atau Taman Asuh Sayang Anak, merupakan tempat penitipan anak atau sebutan layanan sejenis yang memberikan pendampingan pengasuhan bagi pengasuh dan anak serta orang tua atau keluarga; “GATE’’ atau Gerakan Ayah Teladan merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan peran ayah/calon ayah ditengah tingginya angka Fatherless; “AI Superapss Keluarga Indonesia’’ merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan untuk menjawab semua pertanyaan terkait Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyediaan Data serta layanan konsultasi terkait problematika keluarga dan anak;  dan “Lansia Berdaya’’, merupakan suatu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran lansia sebagai karakter yang mandiri dan berdaya bagi dirinya dan lingkungan.

“Seluruh program prioritas ini tentunya sangat memerlukan kerjasama antar mitra kerja terkait di masing masing Kabupaten/Kota. Selain program prioritas tersebut, OPD KB Kabupaten/Kota juga mengampu beberapa target pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja yang telah di susun pada awal triwulan II dan telah ditanda tangani bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali,” ungkap Luh De Sukardiasih.

Adapun beberapa indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut diantaranya MCPR (Modern Contraceptive Prevelance Rate); capaian peserta KB aktif; capaian peserta KB baru; dan indikator lainnya terkait pembangunan keluarga.

Dalam kesempatan tersebut, Luh De Sukardiasih juga menyampaikan sejumlah capaian terkait realisasi program Kemendukbangga/BKKBN/Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Diantaranya, TFR Provinsi Bali berdasarkan hasil pendataan keluarga Tahun 2024 berada pada angka 2,03, MCPR berdasarkan hasil pendataan keluarga Tahun 2025 mengalami penurunan 1,1 poin menjadi 59,5%, Unmet need KB berdasarkan hasil pendataan keluarga Tahun 2025 mengalami kenaikan 2,9 poin menjadi 13,5%, Proporsi kebutuhan terpenuhi menurut alat/cara KB modern berdasarkan hasil PK Tahun 2025 untuk Provinsi Bali masih dibawah rata rata nasional yaitu 81,1% yang artinya sekitar 2 dari 10 PUS di Bali yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan belum terpenuhi kebutuhannya dengan metode kontrasepsi modern, dan Berdasarkan hasil PK 25 angka Kehamilan tidak diinginkan di provinsi bali berada pada angka 14,2%.

Sementara itu, Sekda Provinsi Bali yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan, pelaksanaan program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Provinsi Bali telah terlaksana dengan baik, namun dalam perkembangannya juga mengalami perubahan yang fluktuatif.

hal ini dapat dilihat dari hasil pendataan keluarga tahun 2024 dan tahun 2025, dimana angka Total Fertility Rate (TFR) berada pada angka 2,03, Provinsi Bali memiliki angka TFR dibawah rata rata ideal yaitu 2,1. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian bersama, agar nantinya TFR Provinsi Bali tidak terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Angka Prevelansi Kontrasepsi Modern (MCPR) berdasarkan hasil PK 25 Provinsi mengalami penurunan dibandingkan hasil PK Tahun 2024. Angka MCPR Provinsi Bali berdasarkan Hasil PK 25 berada pada angka 59,5% atau menurun 1,1 poin persentase 2012-2017.

Angka persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need KB) berdasarkan hasil PK 25, berada pada angka 13,5% mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan angka Unmet Need KB Tahun 2024 yang berada pada angka 10,6%

Salah satu hal penting yang juga perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu cukup tingginya  angka fatherless di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil PK 2025, Bali berada pada angka 15,1%. (stm)