Akuntansi, Sosiokultural, dan Literasi Digital BUMDes di Bali: Refleksi Fenomenologis atas Praktik Akuntabilitas Berbasis Nilai Lokal

Oleh: I Putu Julianto

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha

STATEMENTPOST.COM – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia, termasuk di Bali. Namun, berbeda dengan wilayah lain, BUMDes di Bali tidak dapat dilepaskan dari keberadaan desa adat, sistem nilai budaya, serta praktik sosial-religius yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, akuntansi tidak sekadar berfungsi sebagai alat teknis pencatatan keuangan, melainkan sebagai praktik sosial yang sarat makna dan nilai sosiokultural. Pendekatan fenomenologis menjadi relevan untuk memahami bagaimana pelaku BUMDes memaknai akuntansi dalam keseharian mereka.

Akuntansi dan Sosiokultural dalam Konteks BUMDes Bali

Akuntansi dalam BUMDes Bali dipraktikkan dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh nilai Tri Hita Karana, yaitu harmoni antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan lingkungan (palemahan). Temuan fenomenologis di lapangan menunjukkan bahwa pengelola BUMDes tidak memaknai laporan keuangan semata sebagai kewajiban administratif kepada pemerintah, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada krama desa dan leluhur. Akuntabilitas dipahami sebagai kejujuran (satya) dan keterbukaan (transparansi) yang menjaga keharmonisan sosial.

Makna Akuntabilitas dalam Perspektif Pelaku BUMDes

Hasil refleksi pengalaman subjektif para pengelola BUMDes menunjukkan bahwa praktik akuntansi sering kali dipadukan dengan mekanisme pertanggungjawaban informal, seperti penyampaian laporan dalam paruman desa. Dalam forum ini, angka-angka keuangan dijelaskan secara naratif agar mudah dipahami oleh masyarakat. Akuntansi dipersepsikan bukan sebagai alat kontrol yang represif, tetapi sebagai sarana menjaga kepercayaan sosial. Hal ini menegaskan pandangan bahwa akuntansi merupakan praktik sosial yang dikonstruksi secara kolektif.

Tantangan Penerapan Akuntansi Formal

Fenomena di lapangan juga mengungkap adanya ketegangan antara standar akuntansi formal dan praktik lokal. Beberapa pengelola BUMDes mengalami kesulitan menerjemahkan standar akuntansi modern ke dalam konteks desa adat. Ketika akuntansi dipaksakan secara teknokratis tanpa dialog budaya, muncul risiko alienasi sosial dan menurunnya partisipasi masyarakat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa praktik akuntansi harus kontekstual dan sensitif terhadap budaya lokal.

Literasi Digital dalam Praktik Akuntansi BUMDes Bali

Perkembangan digitalisasi desa mendorong BUMDes untuk mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, seperti penggunaan aplikasi akuntansi sederhana, pelaporan berbasis spreadsheet, hingga sistem informasi desa. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi dimensi penting dalam praktik akuntansi sosiokultural. Literasi digital tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup pemahaman kritis, etika, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan informasi keuangan.

Temuan fenomenologis menunjukkan bahwa sebagian pengelola BUMDes memaknai teknologi digital sebagai alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Digitalisasi laporan keuangan dipandang mampu mempermudah akses informasi bagi krama desa, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Namun demikian, terdapat pula kekhawatiran bahwa penggunaan teknologi tanpa pendampingan nilai lokal dapat menggeser praktik musyawarah dan relasi sosial yang selama ini menjadi fondasi akuntabilitas desa.

Dalam perspektif Tri Hita Karana, literasi digital idealnya dikembangkan secara selaras dengan nilai pawongan, yakni memperkuat relasi sosial melalui transparansi; palemahan, dengan mengurangi penggunaan kertas dan mendukung praktik ramah lingkungan; serta parahyangan, dengan menempatkan kejujuran dan integritas sebagai landasan etis dalam pengelolaan data digital. Dengan demikian, literasi digital dalam BUMDes Bali bukan sekadar proses modernisasi teknis, melainkan transformasi sosial yang berakar pada budaya lokal.

Implikasi Filosofis dan Praktis

Secara ontologis, realitas akuntansi BUMDes Bali—termasuk yang telah terdigitalisasi—tetap merupakan realitas sosial yang dibentuk oleh nilai, makna, dan interaksi komunitas. Secara epistemologis, pemahaman atas praktik akuntansi dan literasi digital diperoleh melalui pengalaman subjek dan refleksi kolektif, bukan semata-mata dari sistem dan angka. Secara aksiologis, baik akuntansi maupun teknologi digital mengandung nilai etis yang harus diarahkan pada kesejahteraan desa dan keharmonisan sosial.

Implikasinya, penguatan kapasitas BUMDes tidak cukup hanya melalui pelatihan teknis akuntansi dan aplikasi digital, tetapi juga melalui pendidikan literasi digital berbasis budaya lokal. Pendekatan ini memungkinkan BUMDes mengembangkan sistem akuntansi yang modern, transparan, sekaligus berakar kuat pada nilai sosiokultural Bali.

Kesimpulan

Akuntansi, sosiokultural, literasi digital, dan BUMDes di Bali memiliki hubungan yang saling terkait. Temuan fenomenologis menunjukkan bahwa akuntansi dan teknologi dimaknai sebagai praktik sosial yang menjaga harmoni, kepercayaan, dan legitimasi sosial. Integrasi literasi digital yang berlandaskan nilai Tri Hita Karana memungkinkan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai motor ekonomi desa, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran sosial dalam menghadapi tantangan digitalisasi pembangunan desa.