Terkait Polemik Lift Kaca di Kelingking Beach, Begini Tanggapan Yusdi Diaz

DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Kontroversi proyek lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, masih memicu perdebatan publik. Seperti diketahui bersama, Gubernur Bali Wayan Koster telah mengambil langkah tegas, dengan memerintahkan penyetopan dan pembongkaran lift kaca tersebut. Keputusan ini diambil, setelah pemerintah melakukan kajian dan menemukan pelanggaran sangat berat terhadap proyek tersebut.

Menurut Praktisi Pariwisata, Yusdi Diaz, Senin (1/12/2025) di Denpasar, dinamika yang terjadi terhadap lift kaca di Pantai Kelingking, merupakan buah simalakama yang harus dihadapi dan harus disikapi dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Bali dan juga Pemerintah Kabupaten. Dikatakan, bahwa ada yang terlewatkan selama proses sosialisasi mengenai aturan berinvestasi di Bali. Di sisi lain, ini menjadi pelajaran berharga bagi investor mengenai aturan berinvestasi.

“Dari sekian banyak aturan yang dibuat berdasarkan kajian yang berat, menyeluruh dan komprehensif, maka poin nya ada di implementasi. Apakah itu aturan ditegakkan atau tidak. Selain investor yang rugi, harus ada yang diberi sanksi sebenarnya. Pasti proyek itu ada yang memberi ijin kok, gak mungkin berdiri gitu aja. Pihak investor juga perlu menggugat secara perdata maupun secara kerugian material. Nanti para ahli hukum yang akan mengkaji dimana letak kerugian mereka. Kelalaian itu kan harus ada hukumannya,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Flobamora Bali.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagai ganti rugi, pemerintah jangan hanya melarang proyek lift kaca tetapi memberikan kompensasi lain, yang juga menabrak aturan. “Jangan karena ini sudah heboh, sudah jadi temuan, sudah jadi topik pembicaraan, kemudian ini dikorbankan dan terus ada kompensasi,” tegasnya.

Ditanya mengenai moratorium alih fungsi lahan pertanian produktif, ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah implementasi dari penegakan aturan tersebut dengan memberi sanksi yang tegas. “Jadi, yang terpenting itu adalah penegakan aturan. Selain itu, harus dibuatkan kajian seperti apa jalan tengahnya. (stm)