Pengembangan Pariwisata Bali Jangan Memarjinalkan Warga Lokal, Yusdi Diaz: Manfaat Pariwisata Harus Dirasakan Oleh seluruh Masyarakat Bali

DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Seiring terjadinya kasus penembokan beton yang dilakukan oleh manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) terhadap akses jalan sejumlah warga di Desa Ungasan, diharapkan tidak terulang kembali dikemudian hari. Pengembangan pariwisata bali diharapkan tidak memarjinalkan warga lokal. Seluruh masyarakat Bali harus mendapatkan manfaat dari perkembangan pariwisata.

Menanggapi hal tersebut, Praktisi Pariwisata Yusdi Diaz menilai bahwa peristiwa yang terjadi di GWK mengindikasikan bahwa Bali tidak belajar dari pengalaman yang sudah ada. Seperti halnya pengembangan pariwisata di kawasan ITDC, Nusa Dua, Badung. Masyarakat setempat justru diajak untuk terlibat mengembangkan pariwisata disana. “Dulu sebelum hotel-hotel berdiri disana, masyarakat lokal diberikan pendidikan dan pelatihan yang di sebuah lembaga yang sekarang bernama Poltekpar. Dulu seingat saya, karena saya termasuk angkatan pertama, dimana 2 tahun pertama hanya direkrut masyarakat sekitar untuk mengetahui apa itu pariwisata, apa itu manfaat dan bagaimana dampaknya,” jelas Yusdi Diaz sembari menerangkan program pendidikan saat itu.

Selain itu, lanjut dia, ada regulasi yang diikuti seluruh masyarakat. Termasuk juga menghidupkan pelaku umkm masyarakat setempat. “Ini merupakan contoh nyata yang positif untuk memberikan manfaat bagi warga lokal dalam perkembangan pariwisata di Bali,” ungkapnya.

Namun, agar dampak perkembangan pariwisata Bali dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, pihaknya berharap agar Pungutan Wisatawqn Asing (PWA) yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali bisa dirasakan oleh seluruh desa adat yang ada di Bali. Dana pwa tersebut bisa dibagi rata oleh seluruh desa adat di Bali. “Dengan cara ini maka mereka akan merasakan dampak positif dari pariwisata Bali. Jangan hanya dibagikan untuk pemeliharaan objek pariwisata atau perbaikan infrastruktur. Itu kan sudau ada pos dananya sendiri,” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihak eksekutif yang memiliki kewenangan dalam mengatur segala hal, jangan justru memarjinalkan masyarakat lokal itu sendiri. Dan Legislatif mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi dan memberikan masukan yang benar kepada eksekutif.

Sementara itu, masyarakat Bali juga harus sering diberikan edukasi, bahwa melihat perkembangan pariwisata butuh proses, jangan mudah menjual tanahnya kepada para investor. Sehingga kedepannya tidak menjadi penonton di rumah sendiri. (stm)