BaliDenpasarEkonomiNews

Pelindungan Pekerja di Bali Belum Merata, Slamet Suranto Tekankan Pentingnya Serikat Pekerja

DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Pelindungan terhadap ketenagakerjaan di Bali dinilai masih belum merata. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP PAR–SPSI) Kabupaten Badung, Slamet Suranto, Jumat (20/11/2026).

Suranto menjelaskan, bahwa pemerintah sebetulnya sudah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan pelindungan kepada seluruh pekerja, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Namun demikian, masih sering dijumpai tenaga kerja di Bali yang belum mendapatkan pelindungan atas undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya regulasi tentang hukum ketenagakerjaan telah puluhan kali diajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), dalam pelaksanaannya sering kali perusahaan tidak mengikuti aturan undang-undang yang berlaku, serta masih banyak pekerja di Bali yang tidak terhimpun dalam serikat pekerja.

“Serikat pekerja itu menjadi salah satu jembatan. Di Bali masih banyak pekerja yang belum terhimpun dalam serikat pekerja. Serikat pekerja tidak serta merta untuk menyelesaikan semua masalah. Tetapi, pada saat pekerja tidak berlindung ke dalam serikat pekerja, kemampuan mereka untuk menghadapi perusahaan biasanya lemah,” ujar Suranto.

Lebih jauh Suranto memaparkan, aturan mengenai sistem outsourcing, tenaga kerja kontrak, dan daily worker (DW) sudah sangat jelas ketentuannya di dalam undang-undang. Misalnya pekerja kontrak hanya boleh mengerjakan jenis pekerjaan tertentu yang bersifat tidak tetap atau diperkerikan selesai dalam waktu tertentu. Namun, sering kali aturan mengenai tenaga kerja kontrak dilanggar oleh beberapa pihak.

“Kita akui situasi ini mengakibatkan para pekerja tidak mendapatkan kepastian pelindungan dan keadilan di beberapa tempat,” imbuhnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti maraknya oknum pelaku usaha yang tidak mengantongi legalitas usaha di Bali. Sehingga, hal ini juga menjadi penyebab para pekerja di Bali yang tidak mendapatkan pelindungan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya para pekerja untuk mengetahui aturan tentang pelindungan pekerja, sehingga bisa mendapatkan keadilan dalam bekerja.

Ia juga menegaskan, bahwa kehadiran pemerintah sangat penting untuk mengawasi perusahaan yang tidak menaati peraturan tentang pelindungan ketenagakerjaan. Sejauh ini, kata dia, memang sudah ada lembaga pemerintah yang bertugas memberikan pengawasan kepada perusahaan. namun, lembaga tersebut akan bertindak ketika ada laporan.

“Saya harap tanpa ada laporan pun lembaga pengawas tersebut lebih intens turun. Bahkan, saat ini banyak oknum orang asing yang berusaha di Bali tidak mengantongi izin. Karena, kalau usaha mereka tidak ada izin, maka biasanya mereka akan melakukan pelanggaran kepada pekerja,” pungkasnya. (stm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *