Tegakkan Aturan, Bagus Sudibya: Jangan Biarkan Pelanggaran Tata Ruang di Bali Terus-Menerus

DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Memasuki musim hujan, semua pihak harus berhati-hati dalam mengembangkan pariwisata Bali. Terlebih, dengan adanya musibah tanah longsor di kawasan Eco Park Pelaga Glamping Retreat menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan, daya dukung alam, serta keselamatan wisatawan dan masyarakat.

Menurut Praktisi Pariwisata, Bagus Sudibya, pemangku kebijakan harus mencermati secara menyeluruh ketika pelaku usaha maupun investor mengajukan izin mendirikan bangunan. Kebijakan mengenai tata ruang wilayah, kata Bagus Sudibya, telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali.

“Ketentuan garis sempadan pantai yaitu 100 meter dari titik pasang baru boleh membangun akomodasi pariwisata. Namun, terkadang pemerintah memberikan toleransi sekitar 50 meter. Hal ini tentu harus tetap diawasi, kalau terjadi pelanggaran ya harus disetop,” ujar Bagus Sudibya, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, bahwa jangan sampai terjadi pembiaran secara terus-menerus terhadap berbagai pelanggaran izin tata ruang dalam mendirikan akomodasi pariwisata di Bali. Hal ini tentu berdampak pada citra pariwisata Bali yang kurang baik, apalagi sampai memakan korban. Musibah longsor yang terjadi di Pelaga mesti disikapi bersama, baik dari sisi investor, pemilik usaha, maupun pemerintah sebagai pemberi izin.

“Jangan sampai terjadi kompromi-kompromi yang berakibat pada kerugian bagi semua pihak. Pemerintah juga harus membuka ke publik apabila terjadi pelanggaran tata ruang. Law enforcement juga harus ditegakkan, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman wisatawan selama berlibur di Bali,” tambahnya.

Ia juga menambahkan, pemerintah harus tetap melakukan pengawasan selama proses pembangunan akomodasi pariwisata. Jika terjadi pelanggaran selama proses pengerjaan, pemerintah harus segera menghentikan proyek tersebut. Bahkan, bila perlu dilakukan pembongkaran. Ketegasan tersebut sangat perlu diberikan kepada investor atau pelaku usaha nakal yang tidak ingin menjaga Bali. Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa investor maupun pelaku usaha harus benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, terlebih di kawasan tebing yang berisiko terjadi longsor.

Bali membutuhkan sektor pariwisata yang terus berkembang untuk menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja. Namun, kemajuan tersebut harus dibangun dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keselamatan manusia.

Peristiwa longsor di kawasan Pelaga menjadi pengingat bahwa alam memiliki batas daya dukung. Ketika pembangunan tidak memperhitungkan kondisi lingkungan secara cermat, risiko yang muncul bukan hanya kerusakan ekosistem, tetapi juga ancaman terhadap kehidupan manusia. Kelestarian alam bukan penghalang pembangunan, melainkan fondasi agar pariwisata Bali dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun mendatang. (stm)