Atasi Kemacetan di Badung, Made Sada Dorong Wacana Proyek ART Segera Terealisasi
BADUNG, STATEMENTPOST.COM – Seperti diketahui bersama, perekonomian di Bali sempat terpuruk akibat pandemi covid-19. Enam tahun berlalu, kini perekonomian Bali kembali pulih seiring meningkatknya kunjungan wisatawan. Namun, kondisi ini mengakibatkan situasi lalu lintas di Bali dan Badung khususnya semakin padat. Mobilitas kendaraan kian tak terkendali, sehingga mengakibatkan kemacetan di wilayah pariwisata Badung.
Sejumlah langkah strategis dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, salah satunya menindaklanjuti rencana pengembangan infrastruktur transportasi massal yang sebelumnya dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kabupaten Badung menjadi fokus, sebab transportasi massal ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah kemacetan yang mempengaruhi pariwisata di kawasan Bali selatan. Salah satu proyek moda transportasi massal yang sedang disiapkan, yakni Autonomous Rail Transit (ART).
Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada mendorong agar wacana proyek ART ini bisa segera direalisasikan. Menurutnya, pengembangan ART lebih efisien dari sisi biaya investasi, sehingga akan mampu mengatasi kemacetan di Kabupaten Badung.
Khusus di wilayah Kuta, Made Sada menuturkan, bahwa kemacetan yang terjadi saat ini harus segera ditangani bersama. Karena, jika kemacetan tersebut bisa diatasi, tentu akan memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang datang ke Kuta.
“Wacana pengembangan ART merupakan gagasan yang sangat baik, apalagi dari sisi biaya lebih rendah dan tentu bisa mengatasi kemacetan. Kuta memang perlu moda transportasi massal, selain mengatasi kemacetan juga menghindari hal-hal negatif lainnya,” ujar Sekretaris DPD Partai Demokrat Bali, Kamis (20/8/2026).
Selain pengembangan transportasi massal, lanjut Sada, pemerintah perlu menyiapkan sarana pendukung infrastruktur lainnya. Karena, untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, tentu sarana pendukung infrastruktur harus disiapkan dengan baik.
Menurut Sada, kemacetan yang terjadi di wilayah Kuta semakin diperparah dengan adanya transportasi ilegal. Situasi ini juga sering memicu terjadinya aksi kriminalitas di wilayah tersebut. “Kalau sudah ada ART yang legal, tentu diharapkan dapat mencegah aksi kejahatan di Kuta,” imbuhnya.
Sada juga meminta, agar pemerintah mengoptimalkan kembali keberadaan central parkir, guna mencegah adanya parkir liar di wilayah Kuta. Ia juga menyambut baik upaya Pemkab Badung dalam menata pedestrian di sepanjangn Jalan Pantai Kuta, dengan konsep yang lebih lebar, nyaman, sekaligus terintegrasi dengan penataan utilitas kawasan. Namun, ia menyarankan agar pemerintah memikirkan lebar jalan di sepanjang Pantai Kuta. Sehingga, lebar jalan di Pantai Kuta bisa dilintasi oleh dua mobil nantinya.
“Kita mendukung penuh penataan pedestrian tersebut. Namun, parkir sepeda motor di sepanjang Jalan Pantai Kuta juga harus diatur. Karena, kita tetap menginginkan agar tetap ada dua mobil yang bisa melewati Jalan Pantai Kuta tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, kajian transportasi massal tidak hanya mencakup jenis moda yang akan digunakan, tetapi juga lokasi pengembangannya. Salah satu yang turut dikaji adalah kelanjutan rencana pembangunan subway di kawasan Kuta.
Pemerintah daerah juga mendorong agar pengembangan transportasi massal nantinya dapat terintegrasi dengan jaringan jalan yang sedang dibangun. Dengan demikian, wisatawan diharapkan memiliki lebih banyak pilihan transportasi untuk menuju berbagai destinasi wisata di Bali. (stm)