Rekonstruksi Kajian Akuntansi Global dalam Perspektif Kritis dan Institusional – Dialetika Standar Global, Budaya Lokal, dan Praktik Akuntabilitas BUMDes di Bali

Oleh: I Putu Julianto

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha

STATEMENTPOST.COM – Perkembangan kajian akuntansi global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa akuntansi telah mengalami transformasi epistemologis yang signifikan. Akuntansi tidak lagi diposisikan secara sempit sebagai seperangkat teknik pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen sosial, politik, dan ekonomi yang memainkan peran sentral dalam membentuk tata kelola organisasi di tingkat global. Globalisasi ekonomi, harmonisasi standar pelaporan keuangan internasional, digitalisasi sistem informasi akuntansi, serta tuntutan transparansi keberlanjutan telah mengubah wajah disiplin akuntansi menjadi arena pertarungan antara logika universalitas standar global dan realitas sosial lokal yang beragam.

Dalam perspektif dominan, globalisasi akuntansi ditandai dengan penyebaran International Financial Reporting Standards melalui International Accounting Standards Organization sebagai upaya menciptakan harmonisasi pelaporan keuangan lintas negara. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa standar akuntansi yang seragam akan meningkatkan komparabilitas laporan keuangan, efisiensi pasar modal, serta integrasi ekonomi internasional. Namun, dalam perspektif kritis, asumsi tersebut sesungguhnya mencerminkan dominasi epistemologi ekonomi neoliberal yang menempatkan akuntansi semata-mata sebagai perangkat efisiensi kapitalisme global. Akuntansi kemudian diposisikan sebagai teknologi kekuasaan yang mereproduksi kepentingan negara maju, lembaga keuangan internasional, dan korporasi multinasional.

Perspektif ini dapat dijelaskan melalui Institutional Theory yang dikembangkan oleh Paul DiMaggio dan Walter Powell melalui konsep institutional isomorphism. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi cenderung mengadopsi struktur, praktik, dan sistem yang dianggap legitimate secara sosial demi memperoleh penerimaan lingkungan eksternal. Dalam konteks global, banyak negara berkembang mengadopsi standar akuntansi internasional bukan semata karena kebutuhan internal organisasi, melainkan akibat tekanan koersif dari regulator internasional, tekanan normatif dari komunitas profesi akuntansi global, serta tekanan mimetik akibat dorongan untuk meniru praktik negara maju. Dengan demikian, harmonisasi akuntansi global sering kali lebih merupakan proses institusionalisasi kekuasaan dibanding proses rasionalisasi teknis.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika standar global bertemu dengan konteks sosial budaya lokal. Dalam konteks Indonesia, khususnya Bali, praktik akuntansi tidak dapat dipahami secara terpisah dari struktur budaya masyarakat. Bali memiliki sistem nilai sosial yang khas melalui filosofi Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesama (pawongan), dan manusia dengan lingkungan (palemahan). Filosofi ini membentuk struktur sosial ekonomi masyarakat Bali, termasuk dalam pengelolaan organisasi ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

BUMDes di Bali menghadirkan fenomena menarik dalam kajian akuntansi global karena berada pada persimpangan antara tuntutan modernisasi tata kelola berbasis standar akuntansi formal dengan praktik sosial berbasis budaya komunal. Regulasi nasional menuntut BUMDes menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sistem informasi akuntansi yang formal. Namun dalam praktik empiris, pengelolaan BUMDes sering kali dipengaruhi nilai adat, relasi sosial desa pakraman, struktur kekuasaan informal, serta mekanisme kepercayaan kolektif yang tidak selalu dapat direpresentasikan dalam sistem akuntansi modern.

Dari perspektif kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntansi global sesungguhnya membawa asumsi universalitas yang problematis. Sistem akuntansi modern dibangun berdasarkan paradigma rasionalitas ekonomi Barat yang menekankan individualisme, efisiensi, objektivitas angka, dan orientasi profitabilitas. Sebaliknya, dalam konteks Bali, praktik ekonomi masyarakat sering kali dibangun atas dasar solidaritas sosial, kewajiban komunal, legitimasi adat, dan nilai spiritualitas. Ketika sistem akuntansi formal diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks budaya tersebut, maka terjadi apa yang dapat disebut sebagai institutional decoupling, yaitu kondisi ketika organisasi secara formal mengadopsi struktur modern demi legitimasi eksternal tetapi praktik aktualnya tetap dijalankan berdasarkan logika lokal.

Fenomena ini membuka ruang bagi kritik terhadap paradigma kajian akuntansi global yang selama ini terlalu berorientasi pada harmonisasi universal. Saya berpendapat bahwa masa depan kajian akuntansi global tidak seharusnya hanya berfokus pada standardisasi internasional, tetapi juga pada upaya rekonstruksi epistemologis yang mengakui pluralitas praktik akuntansi berbasis budaya lokal. Dalam konteks BUMDes Bali, sistem informasi akuntansi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai alat pelaporan finansial, melainkan sebagai praktik sosial yang harus selaras dengan nilai Tri Hita Karana, prinsip gotong royong desa adat, serta akuntabilitas sosial kepada komunitas lokal.

Pemikiran ini sejalan dengan perkembangan Critical Accounting Research yang melihat akuntansi sebagai konstruksi sosial, bukan instrumen teknis yang netral. Tradisi penelitian kritis yang berkembang melalui jurnal seperti Critical Accounting Research menegaskan bahwa angka akuntansi selalu diproduksi dalam relasi kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, studi akuntansi global perlu bergerak menuju pendekatan yang lebih interpretif dan kontekstual dengan mempertimbangkan dinamika budaya, struktur sosial, dan nilai-nilai lokal masyarakat.

Pada akhirnya, saya berpandangan bahwa tantangan terbesar kajian akuntansi global pada abad ke-21 bukan lagi sekadar menciptakan sistem pelaporan yang seragam secara internasional, melainkan bagaimana membangun model akuntansi yang mampu berdialog dengan keragaman budaya lokal. Dalam konteks Bali, hal ini berarti merekonstruksi sistem informasi akuntansi yang tidak hanya mengejar efisiensi administratif, tetapi juga mengintegrasikan nilai spiritualitas, harmoni sosial, dan keberlanjutan komunitas. Dengan demikian, akuntansi global tidak lagi menjadi instrumen dominasi standar universal, melainkan berkembang menjadi praktik sosial yang emansipatoris, kontekstual, dan lebih berkeadilan bagi masyarakat lokal.