Wawali Arya Wibawa Hadiri Rakor Digitalisasi Bansos, Dukung Transformasi Penyaluran Program Perlindungan Sosial

JAKARTA, STATEMENTPOST.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar bersama Pemerintah Provinsi Bali dan delapan Kabupaten di Bali, mengikuti Rakor Digitalisasi Bansos yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI, di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/06/2026). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) ini, dihadiri langsung Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menjelaskan, bahwa Kemendagri memperluas penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 43 Kabupaten/Kota. Langkah ini disiapkan sebagai fondasi menuju penerapan Government Technology (GovTech) secara nasional. ‎Di mana, piloting digitalisasi bantuan sosial ini sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi.

“Ini sebetulnya adalah ide dari beliau dalam rangka perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 Kabupaten/Kota,” ujar Tito.

‎Menurutnya, perluasan program itu menjadi langkah awal dalam penyusunan peta jalan transformasi digital pemerintahan melalui GovTech. Keberhasilan implementasi di Banyuwangi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mereplikasi sistem digitalisasi bantuan sosial ke daerah lain. Pemerintah menargetkan implementasi program digitalisasi perlindungan sosial di 43 Kabupaten/Kota sebagai tahap awal sebelum diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.

“Dan ini adalah cikal bakal juga roadmap untuk menuju ke Government Technology, GovTech. Yang beberapa waktu lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasikan ke daerah-daerah lain,” Imbuh Tito.

Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa berkomitmen bahwa Pemerintah Kota Denpasar mendukung penuh program digitalisasi bansos sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Di mana, digitalisasi bukan hanya mengubah cara penyaluran bantuan, tetapi memastikan bantuan lebih tepat sasaran, transparan, cepat, dan akuntabel. Untuk itu Kota Denpasar siap menjadi daerah yang mendukung implementasi pemerintah digital.

“Kami memandang digitalisasi bansos sebagai fondasi menuju pelayanan publik yang lebih modern dan berbasis data,” pungkasnya. (stm)