Bukan Hanya Pencitraan! Gubernur koster Tegaskan APBD Harus Terasa di Masyarakat, Dorong UMKM dan Ekonomi Desa Secara Langsung
DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan agar dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan dampak nyata dan langsung dirasakan masyarakat.
Penggunaan APBD tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi instumen penting untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk pencintraan, tetapi memberikan manfaat langsung ke masyarakat.
Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan bertujuan untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan ekonomi desa.
Menurutnya, APBD harus mampu menggerakkan ekonomi dari bawah, tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Koster dalam keterangannya Sabtu (28/3/2026).
Gubernur Koster menyampaikan bahwa program-program pemerintah daerah dirancang untuk memperkuat sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal atau desa. APBD harus mampu menggerakkan ekonomi dari bawah, tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“APBD harus bekerja untuk rakyat. Itu prinsip yang kami pegang dalam setiap kebijakan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa program pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, serta penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran daerah. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur strategis tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekonomi Bali dalam jangka panjang.
Pemerintah Provinsi Bali menilai bahwa pendekatan pembangunan harus dilakukan secara seimbang, antara kebutuhan jangka pendek masyarakat dan kesiapan Bali menghadapi tantangan di masa depan.
“Pembangunan yang dilakukan harus memberikan manfaat hari ini, sekaligus menjadi fondasi yang kuat untuk Bali ke depan,” tambahnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Bali berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya terlihat dalam capaian makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (stm)