Ketimpangan Ekonomi Masih Terjadi, Viraguna Bagoes Oka Tegaskan Bali Harus Lakukan Beberapa Langkah Ini

DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Ketimpangan ekonomi yang dihadapi Bali selama kurun waktu dua dekade ini, mencerminkan bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 terakhir masih terpusat di tiga wilayah, yakni Denpasar, Badung dan Gianyar. Pada tahun 2026, sudah harus dilakukan terobosan-terobosan yang tidak bisa ditawar lagi untuk segera dijalankan. Hal tersebut disampaikan Pengamat Ekonomi, Viraguna Bagoes Oka, pada Selasa (6/1/2026), di Denpasar.

Menurut Viraguna Bagoes Oka, sudah saatnya Bali melakukan diversifikasi ekonomi. Selama ini, Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Hal ini mesti dilakukan terobosan dengan mengembangkan sektor lain di luar pariwisata, termasuk juga mengembangkan daerah lain seperti Bali Barat, Bali Timur dan Bali Utara. “Mau tidak mau ini harus segera dikembangkan. Dan itu harus benar-benar mencerminkan adanya diversifikasi ekonomi,” ujarnya.

Dalam diversifikasi ini, lanjut Viraguna Bagoes Oka, perlu juga dilakukan penataan ulang terhadap sektor-sektor yang dipusatkan di Bali Selatan, Utara, Timur dan Barat. Misalnya di dunia Pendidikan, bisa diarahkan di Bali Utara, pariwisata spiritual bisa dipusatkan di Bali Bagian Timur, dan kawasan pertanian bisa dipusatkan di Tabanan atau Bali Barat. Sehingga, dengan penataan ini pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Bali Selatan.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi yang dihadapi Bali saat ini. Ia menekankan, bahwa ini harus segera dilakukan. Wisatawan mancanegara maupun domestik menjadikan pulau dewata sebagai destinasi utama yang harus mereka kunjungi. Apabila kualitas sdm tidak ditingkatkan secara terstruktur dan masif, maka sdm Bali tidak akan mampu bersaing dengan kegiatan usaha yang datang dari luar.

Selanjutnya, penguatan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dikatakan, bahwa sudah saatnya UMKM mulai digerakan dari tingkat desa adat. Desa adat merupakan sokoguru perekonomian di desa, untuk mendukung persaingan dunia usaha yang datang dari luar. “Ini tidak bisa ditawar lagi. Kalau kita tidak memiliki skill, attitude dan knowledge yang mumpuni, maka kita akan kalah bersaing,” tegasnya.

Sementara itu, kebijakan fiskal yang dibuat oleh Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar bisa menyentuh sektor paling bawah untuk dapat menggerakan perekonomian. Bank Indonesia harus bisa merumuskan strategi utamanya yang inklusif sampai ke tatanan bawah. “Bali sudah menghadapi tekanan yang begitu berat pasca covid 19. Itulah sebabnya, Bank Indonesia ikut mendorong sektor padat karya, memperluas akses pembiayaan dan mempercepat digitalisasi,” jelasnya.

Terkait Pungutan Wisatawan Asing (PWA), ia menyatakan belum berjalan efektif baik dari segi penerapan maupun pemanfaatannya. Menurutnya, pengelolaan dan penggunaan dana pwa ini belum jelas. “Jangan sampai seperti dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk mengatasi akibat dari dampak pandemi tidak jelas penggunaannya. Untuk itu, penggunaan dana pwa harus transparan, akuntabel dan bertanggungjawab. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa lebih meningkat,” tutupnya. (stm)