Sebagai Tujuan Pariwisata Dunia, Pemerintah Pusat Harus Berikan Perhatian Untuk Bali

DENPASAR, STATEMENTPOST.COM – Kedatangan wisatawan asing ke Bali tentu mendorong tambahan devisa negara, dari transaksi yang dilakukan wisatawan. Berbagai kalangan mengetahui bahwa bali menyumbang devisa sekitar 40 persen untuk negara.

Namun demikian, menurut Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Prof. Dr. I Putu Anom, M.Par., perlu dicermati bahwa devisa yang masuk itu adalah perputaran uang melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Bukan serta merta, uang yang masuk itu merupakan pajak atau fiskal. “Ini perlu dipahami. Jadi, uang yang masuk itu justru lebih banyak masuk ke industri, seperti perhotelan dan restoran yang memang wisatawan datang itu kan nginap di hotel, makan di restoran. Itu dia banyak mengeluarkan biaya di biro perjalanan. Kemudian, hotel dan restoran itu yang bayar pajak ke Pemerintah. Itu saja sebenarnya penerimaan pajaknya ya,” ungkap Prof. Anom.

Lain halnya, lanjut Prof. Anom, jika Pemerintah Provinsi Bali menginginkan adanya pemasukan dari Bandara Ngurah Rai maupun Visa on Arrival tentu dananya lumayan tinggi. Hal ini tentu dapat ditelusuri, sejauh mana Bali mendapatkan bagian Dana Bagi Hasil (DBH). “Itu yang harus dibicakaran Pemprov Bali dengan Pemerintah Pusat. Termasuk diperjuangkan oleh Anggota DPR RI asal Bali dan Anggota DPD RI asal Bali, supaya Bali mendapatkan bagian yang lebih banyak lagi untuk pemasukan pariwisata terutama BUMN yang beroperasi di Bali. Jadi, meskipun Bali banyak mendatangkan devisa, namun belum tentu masuk ke Pemerintah Pusat,” pungkasnya.

Karena Bali merupakan tujuan pariwisata dunia, Pemerintah Pusat agar memberikan perhatian kepada Pemprov Bali yang mengekspor jasa pariwisata. Dalam hal ini agar bisa mendapatkan lebih banyak manfaat, baik untuk masyarakat maupun Pemprov Bali itu sendiri. (stm)